INFOMUARAENIM.COM – Korupsi dalam penggunaan dana kebencanaan adalah hal yang ironi.
Di tengah situasi yang memprihatinkan untuk masyarakat, justru sejumlah oknum diduga menyalahgunakan dana yang seharusnya diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang kesusahan.
Dana apapun terkhususnya yang diperuntukan untuk bencana, tidak seharusnya dijadikan bancakan untuk keuntungan pribadi maupun golongan. Dalam kondisi seperti ini, tanggung jawab, moral, integritas, dan keberpihakan kepada masyarakat harus menjadi prioritas bagi pihak yang diberi amanah serta tanggung jawab.
Demikian diungkapkan Ketua KPK Setyo Budiyanto, melalui Dirut Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein, didampingi juru bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangan persnya (16/10/2026), yang mana KPK secara resmi menetapkan dan menahan 5 orang sebagai tersangka korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dalam peristiwa tertangkap tangan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Diungkapkan Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein, bahwa KPK menetapkan dan menahan 5 orang sebagai tersangka dalam peristiwa tangkap tangan terkait dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP), di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ” 5 tersangka tersebut adalah : BMS (Tenaga Ahli Kepala BNPB/Adik dari Kepala BNPB Periode 2021-2026). RIC (Tenaga Ahli Kepala BNPB Periode 2021-2026). GPS (Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB). SNG (Swasta), dan GER (Direktur PT TLS /Swasta),” bebernya.
Sementara diketahui, bahwa Dana Siap Pakai (DSP), adalah dana yang dicadangkan Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana dengan pencarian yang fleksibel sesuai dengan peraturan BNPB no 4 Tahun 2020.
Dana Siap Pakai (DSP), tersebut digunakan untuk penanganan bencana antara lain : Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan dan Papua.
Gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Penanganan banjir di Aceh dan Sumatera.
Sementara itu dalam penggunaan DSP BNPB, telah ditentukan vendor pengadaan barang dan jasa melalui metode penunjukan langsung, sehingga ketika terjadi bencana, BNPB dapat melakukan penanganan secara cepat.
“Namun dalam penggunaan DSP tersebut,KPK menemukan adanya 2 klaster dugaan korupsi yang dilakukan para tersangka,” ungkapnya.
Dalam kontruksi perkara klaster konflik kepentingan, bahwa pada periode 2024-2026,BNPB bermitra dengan sejumlah vendor untuk kebutuhan pengadaan melalui mekanisme penunjukan langsung.
Namun,sejumlah vendor diduga terafiliasi dengan BMS. Dalam kurun waktu tersebut, BNPB melakukan pengadaan dengan total nilai mencapai Rp 148 M, dengan rincian : Tahun 2024 sejumlah Rp 45,76 M. Tahun 2025 sejumlah Rp 52,27 M. Tahun 2026 sejumlah Rp 50 M.
Dalam pengadaan yang menggunakan dana DSP, diduga terdapat dana yang mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan BMS, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti pembelian saham senilai Rp 30, 98 M atau setara 150,4 juta lembar saham.
Klaster Suap: Dalam pengadaan tahun 2026, RIC diduga meminta fee kepada vendor, agar vendor tersebut dapat ditunjuk sebagai penyedia paket pengadaan, salah satu vendornya adalah PT TLS.
Dalam periode Januari -September 2026, GER diduga memberikan uang kepada RIC sejumlah Rp 2,38 M dan GPS sebesar Rp 140 juta.
Dalam periode yang sama, GPS juga diduga menerima sejumlah suap dari vendor pengadaan lainya, diantaranya berupa uang tunai Rp 1,7 M, USD 7.500,SGD 9.000,56 keping emas seberat 133 gram, dan tabungan emas seberat 192 gram.
Dalam peristiwa yang berawal dari pengaduan masyarakat ini, KPK mengamankan total barang bukti senilai Rp5,47 M, antara lain : Mata uang asing senilai USD 7.500 dan SGD 9.000.
Uang tunai sejumlah Rp 3,35 M. 56 keping emas seberat 133 gram atau senilai Rp 315,8 juta. Tabungan emas seberat 192 gram atau senilai Rp 452 juta.Aset kripto sejumlah Rp 1,10 M,,” pungkasnya.(Jj.red).
