INFOMUARAENIM.COM – Ratusan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Muara Enim menggeruduk kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muara Enim. Hal ini, mereka lakukan lantaran merasa dianaktirikan sebab bertahun-tahun mengabdi tidak pernah diberikan formasi dalam penerimaan ASN PPPK ataupun PNS dari satuan Pol PP.
Kedatangan ratusan anggota Sat Pol PP, Senin pagi (11/9/2023) tersebut menggunakan satu mobil pengeras suara dan diikuti oleh ratusan Sat Pol PP se-Kabupaten Muara Enim dengan cara long march menuju Kantor BKPSDM Muara Enim yang dikawal oleh anggota Polres Muara Enim
“Sebanyak 393 anggota Sat Pol PP tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten Muara Enim non ASN. Oleh karena itu, mereka sedang berjuang untuk bisa menjadi ASN PPPK ataupun PNS di Kabupaten Muara Enim,”ungkapnya Kasar Pol PP AM Musadeq,SIP.
Dikatakan, dengan mendatangi instansi terkait dari tingkat Provinsi sampai ke Jakarta baik itu Dirjen maupun Kementrian terkait. Sebab setiap penerimaan ASN baik itu PPPK maupun PNS formasi untuk sat pol PP selalu tidak ada dilingkup Pemkab Muara Enim. “Mereka merasa sudah berkali-kali merasa di PHP. Bahkan sudah ada yang mengabdi belasan tahun namun tidak ada kesempatan seperti tenaga KKWT lain terutama guru.
Untuk itu kami perjuangkan disini untuk 2024 ini formasi khusus Sat PolPP diadakan,” tegasnya Kasat. Plt Bupati Muara Enim yang diwakili Plt Asisten III H Rinaldo mengatakan bahwa apa yang diminta oleh anggota Sat Pol PP merupakan hal yang sangat wajar dan permasalahan ini memang dialami secara nasional.
“Permasalahan ini secara nasional dialami. Apa yang dilakukan Kawan-kawan hari ini sudah sangat wajar. Sebab ada aturan yang tidak bisa mengusulkan sebagai PPPK padahal sudah diupayakan secara maksimal namun tidak tembus. Karena prosedur dan mekanismenya melalui Pusat, maka kita ikuti aturannya, Lain halnya jika penerimaan ini diserahkan ke daerah Masing-masing sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah tentu sudah kita terima sebab tenaga PPPK dan PNS saat ini sangat kurang sehingga banyak para Kasi tidak ada stafnya dan pekerjaan harus bekerja sendiri,”terangnya.
Oleh karena itu,melalui kesepakatan ini bahwa untuk 2024 akan diusulkan kembali formasi bagi Satpol PP,”terang mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkab.Muara Enim itu. “Usulan formasi mendatang akan kembali diusulkan, tapi kami hanya bisa sebatas mengusulkan karena itu kewenangan pusat, kita bukanlah negara dalam negara, semua memang ada mekanismenya,” ujarnya.
Berkaitan dengan adanya permintaan untuk kenaikan honor, lanjut Ronaldo, itu juga akan disampaikan ke pihak terkait namun tidak serta merta bisa segera dilakukan. Sebab kenaikan itu perlu dilakukan kajian komprehensif karena berkaitan juga dengan kemampuan daerah dan kalau Sat Pol PP, naik tentu semua KKWT juga harus naik.
“Bagi saya pribadi, honor Rp 1,2 juta perbulan, itu jelas tidak cukup apalagi yang sudah puluhan tahun, anaknya 4 jadi sebenarnya memang layak untuk dinaikkan, ya minimal mendekati UMR. Kalau naik harus semua naik, sebab jika ada yang naik atau sebagian naik nanti akan menimbulkan masalah sosial lain, tapi itu akan kami tampung dan dikaji bersama-sama, “pungkasnya.
(JJ)
