PALEMBANG — Mengawali hari pertama masuk kerja di awal tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Permerintah Kota Palembang menggelar rapat koordinasi (rakor) guna mengkolaborasikan program kerja terkait dengan infrastuktur dan penataan kawasan di Kota Palembang.
Rakor yang digelar di ruang rapat Gubernur, Senin (4/1/2021) tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur H. Herman Deru dihadiri Sekda Sumsel H. Nasrun Umar beserta kepala OPD dilingkungan Pemprov. Sumsel. Sedangkan dari Pemerintah Kota dihadiri langsung oleh Wali Kota Palembang H. Harnojoyo, Sekda Kota Palembang Ratu Dewa dan Kepala OPD terkait.
Saat dibincangi usai menggelar rakor tersebut, Gubernur H. Herman Deru menegaskan, rakor fokus pada pembahasan pemerataan pembangunan infrasturktur yang menjadi kewajiban provinsi. Dimana untuk jalan dan jembatan sudah dilakukan perbaikannya. Bukan hannya di Kota Palembang saja, namun HD juga menyebut ditahun 2021 ini Pemprov juga fokus pada pembangunan irigasi dan infastruktur penunjang lainnya yang ada di Kabupaten/kota di Sumsel.
“Setelah ini kita merambah ke infrastruktur Kabupaten/kota, yang mana hari ini kita awali di Kota Palembang, setelah itu baru Kabupaten/kota akan kita undang. Fokus kita bukan hannya jalan, jembatan tetapi termasuk juga infrasturktur lainnya, seperti irigasi termasuk juga kolam retensi dan juga penataan pemukiman. Jadi pertemuan ini sangat tepat, kita langsung eksekusi beberapa permasalahan yang timbul,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat, lanjut Herman Deru dirinya telah mengintruksikan kepala OPD tekait dengan infrastruktur untuk cepat tanggap dalam menangani kondisi infrastruktur yang sifatnya non program. Seperti ada usulan yang mendadak, ada bencana banjir yang terjadi secara mendadak.
“Termasuk jalan yang berlobang masyarakat bisa kontak langsung via telepon dan ada central nya yang akan mendistribusikan persoalan ini,” katanya.
Diuraikan secara rinci oleh Herman Deru, mengenai penganggaran dananya tidak hanya semerta menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Jadi memang tidak hanya APBN atau APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/ Kota, itukan ada namanya program dan budget tapi kadang-kadang ada yang tidak termasuk ke dalam budgeting, karena kondisi keuangan yg belum memenuhi, oleh sebab itu kita harus kolaborasi. sebelumnya kita masing-masing menyelesaikan dulu Pekerjaan Rumah (PR) yang menjadi tanggung jawab provinsi di 17 Kabupaten/kota. tadinya dua tahun yang lalu butuh perbaikan infrastruktur jalan sekarang sudah selesai,” urainya.
Dilain pihak Walikota Palembang, H Harnojoyo mengatakan, pada tahun 2021 terdapat sekitar 95 ruas jalan di Kota Palembang dan persoalan kebersihan, yang telah dimuat dalam rencana program kerja. Permasalahan tersebut telah dikoordinasikan dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah V dan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII. Terlebih menjelang event internasional Piala Dunia U-20 2023 mendatang.
“Kami sangat mengapresiasi rencana kerja tahun ini, karena didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi untuk pembangunan infrastruktur di Kota Palembang,” ujarnya.
Sementara untuk prosesnya, lanjut Harno tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang. Sedangkan soal pendanaan akan berkolaborasi menggunakan alokasi APBN.
“Terutama untuk percepatan pembangunan jalan-jalan negara yang ada di Kota Palembang semua akan menggunakan APBN, “ tandasnya. (****)
