INFOMUARAENIM.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDA) Tahun 2025, secara resmi merilis capaian kinerja bidang Pidana khusus (Pidsus) Kejati Sumsel, pada Selasa (09/12/2025).
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajari) Sumsel Dr Ketut Sumedana SH MH, melalui Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Anton Delianto, SH, MH, didampingi Asisten Inteljen sekaligus Plt.Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, Kasi Penkum, serta para Kasi Bidang Khusus Kejati Sumsel dan juga Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari SH MH, menyampaikan dalam siaran persnya, bahwa terkait capaian kinerja bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Periode Januari – Desember 2025 dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025.
Lanjutnya, adapun capaian kinerja bidang Pidsus periode Januari -Desember 2025, Yakni : Kejati Sumsel dan Kejari Se-sumsel telah melakukan Penyelidikan 11, Penyelidikan 77, Penyidikan 34, Penyidikan 52, Pra Penuntutan 45, Penuntutan 86, Eksekusi -, Eksekusi 93, Penyelamatan keuangan negara Rp.588.146.486.000,- Penyelamatan Keuangan negara Rp. 27.367.875.766.
Adapun Perkara dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menarik perhatian masyarakat antara lain :
Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Pengelolaan Aset Kas Besar (Khasanah) pada salah satu bank plat merah Kantor Cabang Pembantu Semendo Kabupaten Muara Enim tahun 2022 s.d. 2024. Jumlah tersangka sebanyak 7 (Tujuh) orang. Perkiraan Kerugian Negara Kurang Lebih Rp. 12 Milyar (Proses Penyidikan).
Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pemberian Fasilitas Pinjaman/Kredit dari salah satu bank plat merah, Tbk. kepada PT. Buana Sriwijaya Sejahtera dan PT. Sri Andal Lestari. Jumlah tersangka sebanyak 6 (Enam) orang. Jumlah Kerugian Negara Rp. ±Rp. 1,6 T (Proses Penyidikan)
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan/Pekerjaan Kerjasama Mitra Bangun Guna Serah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dengan PT. MB Tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah di Jalan Sudirman Kawasan Pasar Cinde Palembang 2016 – 2018. Jumlah Tersangka sebanyak 5 (Lima) Orang. Jumlah Kerugian Negara Rp. 137.722.247.614,40(Proses Penuntutan)
Dugaan Tindak Pidana Korupsi memalsukan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam pengadaan tanah jalan Tol Betung – Tempino Jambi Tahun 2024 dan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Perkebunan PT. SMB di Luar HGU di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang merugikan keuangan negara. Jumlah Tersangka sebanyak 3 (tiga) Orang. Perkiraan Kerugian Negara Rp. 127.276.655.336,50 (Proses Penuntutan)
Tindak pidana korupsi penerbitan Surat Penguasaan Hak (SPH) untuk ijin perkebunan dan kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumsel tahun 2010 s/d 2023. Jumlah tersangka 5 (Lima) Orang. Jumlah Kerugian Negara ± Rp. 61 Milyar (Proses Upaya Hukum),” jelasnya, Selasa (09/12).
Sementara itu,selain melaksanakan rilis, Kejati Sumsel, juga melaksanakan kegiatan upacara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA )Tahun 2025 bertempat di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh para Pejabat Utama, Para Koordinator dan Kabag TU, para pejabat struktural dan seluruh pegawai dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Kejaksaan Negeri Palembang. Adapun yang bertindak selaku Pembina Upacara yaitu Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Anton Delianto, S.H., M.H.
Wakajati Sumsel menyampaikan Amanat Jaksa Agung Republik Indonesia, yang bertema “BERANTAS KORUPSI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT” dimana mengandung makna filosofi bahwa pemberantasan korupsi bukan sekedar tindakan penegakan hukum, tetapi juga merupakan upaya memastikan tercapainya tujuan konstitusional untuk memajukan kesejahteraan umum. Kejaksaan harus menjadi garda terdepan yang memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Pengembalian aset, pemulihan kerugian negara, dan perbaikan tata kelola menjadi bagian dari agenda besar pemberantasan korupsi.
Momentum peringatan Hakordia ini juga menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi antara Kejaksaan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
Melalui kolaborasi, keterbukaan, dan keberanian moral bersama, kita dapat menciptakan ekosistem nasional yang menolak segala bentuk penyimpangan. Kemudian dilanjutkan kampanye anti korupsi dengan membagikan bunga, stiker dan brosur kepada pengguna jalan di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut diikuti oleh Para Pejabat Utama dan jajaran pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.(Jj.Red).
