INFOMUARAENIM.COM – Aksi massa yang berlangsung pada 1 September 2025 di Kota Palembang menjadi gambaran bahwa demokrasi di Sumatera Selatan tidak hanya hidup, tetapi juga tumbuh dalam koridor hukum dan etika publik yang sehat. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan menyuarakan aspirasi, dan yang terjadi bukan kekacauan, melainkan demonstrasi yang tertib, aman, dan bermartabat.
Sumatera Selatan telah lama dikenal sebagai daerah dengan predikat zero conflict. Predikat ini bukan sekadar label, melainkan hasil dari komitmen kolektif seluruh elemen masyarakat, termasuk Forkopimda, akademisi, tokoh agama, dan organisasi kemahasiswaan. Gubernur Sumsel, Herman Deru, dalam pertemuan bersama Forkopimda dan para rektor, menegaskan bahwa suasana damai adalah modal utama pembangunan dan investasi. Kami di HMI percaya bahwa menjaga kedamaian bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama.
Penanganan aksi massa dilakukan dengan pendekatan hukum yang tepat, mengacu pada Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Aparat kepolisian dan TNI hadir bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai penjaga ruang demokrasi. Tidak ada tindakan represif, tidak ada intimidasi. Justru yang terlihat adalah pengamanan humanis, pengaturan lalu lintas yang adaptif, dan komunikasi terbuka antara koordinator aksi dan aparat.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi R. Djajadi menyatakan komitmennya untuk mengawal penuh jalannya aksi dari titik kumpul hingga lokasi demonstrasi, dengan harapan suasana tetap kondusif. Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis juga menyatakan kesiapan jajaran TNI untuk menjaga keamanan dan memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal.
Sebagai Ketua Bidang Eksternal BADKO HMI Sumbagsel, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Forkopimda Sumatera Selatan atas koordinasi lintas sektor yang solid. Kehadiran Gubernur, Kapolda, Pangdam, dan DPRD Sumatera Selatan hingga jajaran lainnya menunjukkan kepemimpinan kolektif yang mampu meredam potensi konflik dan menjaga ruang demokrasi tetap terbuka. Imbauan kepada dosen untuk mendampingi mahasiswa saat aksi adalah bentuk perhatian terhadap aspek edukatif dan preventif yang patut ditiru.
Disisi lain, penting diingat bahwa kami sebagai organisasi kemahasiswaan tetap akan berpegang teguh pada fungsi etis yaitu Agent of Change, Social Control dan Iron Stock dengan prinsip nilai-nilai Keislaman dan Keindonesiaan. Hingga itu kami akan tetap mengawal isi dari pada tuntutan yang kami sampaikan kemarin.
Aksi massa bukan ancaman, melainkan ekspresi sah dalam negara demokrasi. Ketika aspirasi rakyat bisa disampaikan tanpa rasa takut, ketika aparat hadir tanpa menebar ancaman, dan ketika pers bisa meliput tanpa tekanan, maka kita sedang menyaksikan demokrasi yang bekerja sebagaimana mestinya. Saya juga menilai, penting bagi para stakeholder serta semua elemen kemasyarakatan menciptakan dan memfasilitasi ruang dialog, diskusi hingga mitra strategis perlu dibuka seluas-luasnya.
Sumatera Selatan telah menunjukkan bahwa ketertiban dan kebebasan bisa berjalan beriringan. Saya juga berharap semoga bukan hanya di Kota Palembang melainkan juga diberlakukan di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Semoga keteladanan ini menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.
Opini oleh: Khoiril Sabili – Ketua Bidang Eksternal BADKO HMI Sumatera Bagian Selatan.(jj.red).
