INFOMUARAENIM.COM – Pelaporan proyek pembangunan Puskesmas Muara Belida beserta tembok penahan tanahnya oleh Aktivis Anti Korupsi Muara Enim mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Setelah Sulaiman Barai, menyusul tokoh pemuda sekaligus pemerhati kebijakan pembangunan Kabupaten Muara Enim Akhmad Imam Mahmudi yang meminta Kejaksaan Negeri Muara Enim mengusut tuntas proyek tersebut.
Menurut Imam pemeriksaan dan penyelidikan laporan tersebut harus sesuai standar operasional pemeriksaan yang berlaku dan yang paling penting serta objektif pihak Kejari Muara Enim harus turun kelapangan mengecek ke lokasi yang di laporkan sebagai pertimbangan untuk proses lebih lanjut.
” Apa apa yang telah di sampaikan oleh pelapor terkait regulasi pengunaan batu bata tak lazim, keretakan dinding bangunan, kurang padatnya material timbunan tembok penahan dengan kata lain kontraktor telah mengabaikan speks teknis pekerjaan adalah dasar dugaan yang mengarah adanya kongkalikong, di tambah lagi perusahaan yang mengerjakan bukan perusahaan lokal tentu mengundang rasa penasaran ” Menurutnya.
Di tambahkannya kembali bahwa dengan situasi korupsi yang semakin menjadi jadi saat ini, perbuatan yang melangar hukum harus berakhir di meja hijau sebagai pelajaran bagi kontraktor yang suka bermain mata.
Imam juga meminta kepada pihak Kejari Muara Enim untuk serius menindak lanjuti laporan tersebut ” Jangan tebang pilihlah, saya berharap segera di tindak lanjuti dan harus tuntas ” Harapnya.
Sebelumnya di beritakan proyek pembangunan tembok penahan tanah dan pembangunan Puskesmas Muara Belida di laporkan ke Kejaksaan Negeri Muara Enim oleh Aktivis anti korupsi atas dugaan kongkalikong, mark up anggaran dan pekerjaan asal jadi dengan dasar dugaan telah terjadi keretakan dinding Puskesmas, amblasnya atau tidak maksimalnya penimbunan tanah pada tembok penahan, penggunaan batu bata tak lazim serta pertanyaan publik tentang perusahaan luar kota yang mengerjakan proyek tersebut.
Ary Asnawi salah satu pelapor berjanji mengawal laporan tersebut sampai kemanapun, ” Jika harus bersurat ke presiden akan saya lakukan ” Ujarnya.
Sementara itu kasi pidsus Kejari Muara Enim Krisdyanto SH meski sudah di konfirmasi melalui pesan Whats App belum memberikan tanggapan terkait perkembangan laporan tersebut.(Red)
